Perbedaan SOP Pelayanan Penyidik di Polrestabes Medan dan Polda Sumut Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Dasar Penahanan Telepon Genggam

Medan, 5 Agustus 2026 – Perbedaan prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang hendak bertemu penyidik antara Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara menjadi perhatian sejumlah kalangan. Salah satu hal yang disorot adalah kebijakan penitipan atau penahanan sementara telepon genggam (HP) di loket pelayanan sebelum seseorang diperbolehkan masuk menemui penyidik atau menjalani pemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat yang datang ke Polrestabes Medan untuk kepentingan pemeriksaan atau bertemu penyidik disebut harus lebih dahulu menitipkan telepon genggam di loket pelayanan. Sementara itu, pada pelayanan di Polda Sumatera Utara, sejumlah pengunjung mengaku tidak menemukan prosedur serupa ketika mengakses layanan penyidikan.

Perbedaan mekanisme tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di masing-masing institusi, terutama terkait apakah kebijakan tersebut merupakan SOP internal, kebijakan keamanan, atau bagian dari tata tertib pelayanan.

Di era digital saat ini, telepon genggam tidak lagi sekadar alat komunikasi. Perangkat tersebut telah menjadi media penyimpanan berbagai dokumen penting, identitas digital, data pekerjaan, transaksi perbankan, bukti komunikasi, hingga informasi pribadi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap kebijakan yang membatasi akses masyarakat terhadap perangkat tersebut perlu memiliki dasar yang jelas, proporsional, serta disampaikan secara transparan.

Dari perspektif pelayanan publik, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai alasan diterapkannya suatu prosedur pelayanan. Apabila terdapat kebijakan penitipan telepon genggam, publik berhak mengetahui apakah kebijakan tersebut diberlakukan berdasarkan SOP internal, pertimbangan keamanan, perlindungan kerahasiaan penyidikan, atau dasar hukum lainnya.

Di sisi lain, apabila memang terdapat perbedaan SOP antara Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, perbedaan tersebut patut dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun persepsi adanya standar pelayanan yang berbeda terhadap pencari keadilan.

Dalam konteks keterbukaan informasi, prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendorong badan publik untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dan tata cara pelayanan sepanjang informasi tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelayanan publik juga diharapkan mengedepankan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Kebijakan administratif yang diterapkan kepada pengunjung seyogianya memiliki dasar yang jelas, diberlakukan secara konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Pengamat pelayanan publik menilai bahwa apabila memang terdapat SOP berbeda pada masing-masing satuan kerja kepolisian, institusi terkait dapat memberikan penjelasan resmi mengenai ruang lingkup, tujuan, serta dasar penerapan kebijakan tersebut. Penjelasan terbuka dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi.

Publik juga berharap Kepolisian dapat terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat modern. Di tengah meningkatnya penggunaan telepon genggam sebagai sarana komunikasi, pekerjaan, layanan keuangan, hingga penyimpanan dokumen elektronik, kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan atau penitipan perangkat tersebut di lingkungan pelayanan publik perlu mempertimbangkan aspek keamanan sekaligus kenyamanan masyarakat.

Perbedaan prosedur pelayanan bukanlah persoalan selama memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan diterapkan secara proporsional. Yang menjadi kebutuhan utama adalah transparansi.

Apabila Polrestabes Medan menerapkan kebijakan penitipan telepon genggam sementara Polda Sumatera Utara tidak menerapkannya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan perbedaan tersebut. Transparansi bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Di era digital, telepon genggam telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap penggunaannya dalam pelayanan publik sebaiknya disertai dasar kebijakan yang jelas, pemberitahuan yang mudah dipahami, serta jaminan keamanan terhadap barang titipan.

Media mengharapkan adanya klarifikasi resmi dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara mengenai SOP pelayanan yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak berkembang persepsi yang keliru. Klarifikasi tersebut juga menjadi bagian dari semangat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(TIM)